Beranda > Artikel > Mengurai Benang Kusut DPT

Mengurai Benang Kusut DPT


M. Tata Taufik*

 

Prolog

kusutEmpat hari menjelang pemilihan legislatif, seorang warga yang kehilangan hak pilihnya mendatangi penulis —dalam kapasitas penulis sebagai pengurus RT. Dengan gurat wajah penuh kekecewaan, beliau menanyakan, apakah masih terbuka kemungkinan untuk memasukkan namanya ke dalam DPT pemilihan legislatif. Mengingat dalam pemilihan lurah setempat yang dilangsungkan beberapa bulan sebelumnya beliau sekeluarga juga kehilangan hak pilih gara-gara persoalan yang sama. Dengan sangat hati-hati penulis menyampaikan bahwa masalah DPT jauh dari jangkauan kewenangan seorang pengurus RT, dan juga bukan DPT namanya kalau masih bisa dirubah. Sekedar untuk meyakinkan beliau, pada saat itu juga, via hand phone penulis menghubungi seorang anggota KPUD dan menyampaikan persoalan tersebut. Jawabannya jelas tidak bisa, dan sebagai kalimat penghibur, ditambahkan informasi bahwa warga yang memiliki hak pilih namun tidak tercatat di DPT pemilihan legislatif, akan dicatat pada daftar tambahan DPT pemilihan presiden yang akan datang. Setelah mendapatkan penjelasan dari pihak yang lebih berwenang, beliau pun kemudian pamit undur diri, dengan sedikit senyum yang sama sekali gagal menyembunyikan ketidakyakinannya.

Kejadian serupa ini jelas bukan kejadian istimewa, hanya sebuah kasus minor dari ribuan bahkan jutaan kasus serupa yang terjadi di seluruh tanah air. Jelas tidak istimewa dibandingkan dengan kejadian di RT tetangga, yang 63 warganya tidak tercantum di DPT termasuk ketua KPPS dan keluarganya. Atau kejadian di kecamatan lain, ketika puluhan nama tercantum di DPT dengan alamat yang sama, dan kesemuanya ternyata tidak berada di alamat tersebut. Atau kejadian aneh buka sulap bukan sihir lainnya yang terjadi di berbagai tempat. Kasus-kasus kekacauan DPT merebak di seluruh tanah air dan menebarkan bau busuk, yang pada gilirannya mengundang kasak-kusuk para politikus, laiknya burung nazar mengerumuni bangkai. Pertanyaan yang mengusik adalah, mengapa sangat sedikit orang yang mau sungguh-sungguh peduli dengan kasus ini dengan melihatnya dari perspektif hak konstitusional warga negara? Mengapa MUI begitu heboh mengharamkan golput —orang-orang yang tidak mau menggunakan hak politiknya, tanpa sedikit pun tergugah untuk menghukumi tindakan pengabaian hak politik warga negara yang terjadi secara sistemik?

Ketika seorang warga biasa mengamati proses penyusunan DPT

Indikasi kekacauan DPT, sebenarnya sudah bisa diraba sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Sejak dilakukannya proses pemutakhiran data penduduk untuk kepentingan pemilu 2009. By design, proses pemutakhiran data penduduk ini diperlukan untuk memastikan bahwa data yang akan diserahkan pemerintah kepada KPU benar-benar didasarkan pada data penduduk yang absah, akurat dan mutakhir. Proses penyusunan DPT-nya sendiri, bila melihat Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan legislatif, seharusnya melalui beberapa tahapan berikut:

Proses Penyusunan DPT menurut Peraturan KPU no 10 Tahun 2008

Tahapan

Pelaksana

Target Waktu

Data kependudukan dan DP4 diserahkan kepada KPU

Pemerintah daerah

12 bulan sebelum pemilihan

Penyusunan data pemilih

KPU, PPK, PPS

2 bulan

Penyusunan DPS

PPDP, PPS, (dibantu RT, RW)

30 bulan

Pengumuman DPS kepada warga

PPS

7 hari

DPSHP

PPS

 

Pengumuman DPSHP kepada warga dan peserta pemilu

PPS

3 hari

DPSHP Akhir

PPS

 

Penyerahan DPS, DPSP dan DPSP Akhir dari PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK

PPS, PPK

 

Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota

KPU

20 hari

Penyerahan DPT kepada KPU Propinsi dan KPU

KPU

 

Pengumuman DPT

PPS

 

DPTB

PPS

s/d h-3 pemilihan

Pada kenyataannya, proses pemutakhiran data penduduk sangat terlambat dilakukan. Tergesa-gesa, tanpa koordinasi, dan tidak disertai arahan teknis yang jelas. Idealnya hasil pemutakhiran data penduduk digunakan untuk konsolidasi data penduduk pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di tingkat kecamatan. Mengingat sampai sejauh ini, karena keengganan warga untuk secara proaktif mendaftarkan setiap mutasi data yang terjadi pada anggota keluarganya, SIAK belum juga bisa diandalkan untuk menyediakan informasi kependudukan secara valid.

Tidak mengherankan bila kemudian yang terjadi, alih-alih dari menyerahkan data penduduk mutakhir, pemerintah memutuskan untuk menyerahkan DPT pemilu 2004 kepada KPU sebagai acuan penyusunan DPT pemilu 2009. Dari sinilah kekacauan dimulai. Selain bahwa, keputusan itu tidak sejalan dengan asas de jure pada penyusunan DPT, DPT 2004 nyatanya juga tidak terbebas dari kesalahan.

Proses penyusunan DPS juga dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya, secara tergesa-gesa, tanpa koordinasi, tanpa arahan teknis, dan tanpa sosialisasi pada warga masyarakat. Di Kabupaten Sleman PPDP otomatis melekat pada sosok kepala dusun. Pada prakteknya, dengan gaya sok kuasa dan kecerobohannya yang khas, tugas tersebut didelegasikan kepada orang-orang tertentu (bukan pengurus RT) di masing-masing RT tanpa surat tugas, juga tanpa instruksi yang jelas. Karena pada tahapan ini proses coklit sepenuhnya dilakukan secara manual, warga yang tercatat lebih dari sekali, warga yang sudah meninggal, warga yang sudah pindah, warga siluman, dan warga yang tidak memiliki hak pilih (TNI, POLRI, dan warga yang belum memenuhi syarat) banyak yang terlepas dari pengamatan petugas. Dengan hanya mengandalkan daya ingat petugas semata, warga yang memiliki hak pilih tapi tidak tercantum dalam data pemilih kemudian dicantumkan di DPS.

Potensi kesalahan berikutnya ada pada proses entry data di PPS. Kesalahan klerikal (seperti kesalahan mengeja nama) masih bisa dimaafkan, sepanjang tidak ada record data yang terlompati. Namun bila melihat banyaknya kejadian doble entry pada DPT, terlihat bahwa operator komputer di PPS, PPK dan KPU tidak memiliki tingkat literasi komputer yang memadai. Hanya dengan teknik sorting sederhana, sebenarnya sangatlah mudah untuk mengeliminasi data pemilih yang tercatat lebih dari sekali. Apalagi bila pencatatan NIK pada data pemilih sudah dipastikan akurasinya.

Tahapan pengumuman DPS untuk mendapatkan masukan dan verifikasi dari masyarakat, seharusnya menjadi katup pengaman dari kesalahan pendaftaran dan pencatatan. Sayangnya, paling tidak di wilayah domisili penulis, tahapan ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hampir semua warga masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya proses penyusunan DPS, apalagi mencermati pengumuman DPS.

Peluang terjadinya digital data lost pada proses coklit dan rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten juga sangat terbuka. Menurut penuturan seorang anggoat PPK, DPS hasil pemutakhiran hanya dikirimkan dalam bentuk soft copy, tanpa dilengkapi dokumen hard copy dan berita acara. Dalam situasi serba tergesa-gesa, sangat mungkin terjadi kesalahan kirim file. Bukannya file data hasil pemutakhiran yang dikirmkan, namun justru data awal sebelum perubahan yang terkirim. Dalam situasi seperti ini proses pemutakhiran data yang melibatkan banyak orang, waktu dan biaya menjadi sia-sia. Dan yang lebih parah lagi, indikasi kesalahan pengiriman dan pengelolaan file juga bisa terjadi ketika DPT masuk percetakan untuk diperbanyak.

Epilog

Apa yang disampaikan penulis sama sekali tidak bisa digeneralisir. Apa yang terjadi menurut pengamatan penulis bisa saja berbeda kejadiannya di daerah lain. Tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Penulis hanya mencoba untuk mengajak semua orang belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Paling tidak agar pengabaian hak konstitusional warga tidak terjadi lagi pada Pilpres yang akan segera datang. Namun bila menyimak pernyataan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary usai memimpin rapat koordinasi dengan KPU Provinsi, Selasa (14/4/2009), sepertinya masih layak bila masyarakat tetap pesimis. Beliau menyampaikan, ada tiga rencana yang akan dimatangkan KPU untuk meyelesaikan kisruh DPT. Pertama, dengan menghapus nama pemilih ganda. Kedua, mengusulkan agar setiap rumah warga yang sudah didata menjadi pemilih dalam Pilpres diberi tanda stiker. Ketiga, mengusulkan agar petugas KPPS dipimpin oleh Ketua RT setempat.

Rencana pertama, untuk hanya menghapus nama pemilih ganda jelas tidak mencerminkan adanya kepemihakan pada hak konstitusional warga (beliau ini kelihatannya lebih takut pada parpol). Rencana kedua, jelas-jelas bullshit, mengingat kurangnya anggaran dan terlambatnya pencairan anggaran selalu menjadi apologi atas ketidakberesan kinerja KPU. Rencana ketiga, jelas-jelas menunjukkan ketidakpahaman beliau atas substansi persoalan DPT. Mengingat tugas KPPS hanya terbatas pada proses yang terkait langsung dengan pemungutan suara, tidak pada proses pendaftaran pemilih.

Ada yang usul untuk mengganti ketua KPU?

M. Tata Taufik*, Pengurus RT 08/12, Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Sleman
Kategori:Artikel
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: