Beranda > Catatan > CATATAN PINGGIRAN

CATATAN PINGGIRAN


M. Tata Taufik

Kini di penghujung abad kedua puluh, di negeri kita penyimpangan dana masyarakat menjadi lumrah. Anggaran pemerintah tahun-tahun yang lalu dinyatakan bocor sekitar 30%, skandal dana BLBI, Texmaco dan dugaan KKN Soeharto lamban diselesaikan oleh pihak-pihak berwenang. Berbagai kasus korupsi seperti Golden Key, Goro-Bulog, Bank Bali cenderung hanya memperhatikan azas kepastian hukum bagi “oknumnya”. Kesemua itu menjadikan korupsi yang sudah meluas dapat menimbulkan sikap sinis dan apatis di kalangan masyarakat.

Sebuah pernyataan mesti ditanggapi. Yakinkah kita bahwa korupsi itu merupakan hal buruk bagi masyarakat atau organisasi kita? Ada kenyataan berbeda, tatkala seekor ayam atau sepeda motor dicuri. Pencuri, penadah beserta “otaknya” tertangkap. Pengadilan massa sangat keras. Eksekusi mati dengan cara kekerasan sampai pembakaran hidup-hidup telah sering diberitakan di berbagai media massa. Dengan demikian ada persepsi yang keliru di benak kita. Bukankah uang negara yang bersumber dari hutang luar negeri ±160 milyar dollar Amerika, sesungguhnya juga kekayaan kita warga negara Indonesia.

Kemarin di masa pemerintahan Orde Baru, kita warga masyarakat terus-menerus diajak berpartisipasi mengencangkan ikat pinggang. Bahkan pada saat krisis keuangan semakin mengguncang, penggalangan partisipasi masyarakat untuk menyangga kekeroposan negara akibat korupsi terdengar tampak hasilnya. Siapa sekiranya yang mendukung kampanye program tersebut kalau bukan konco-konconya penguasa. Sementara itu banyak obrolan di gang-gang kampung kumuh sampai di pelosok-pelosok desa terpencil, bahwa banyak aparat pemerintah atau pejabat berbagai proyek memiliki rumah-rumah dan berbagai kemewahan padahal gaji bulanan rendah dan tak ada pendapatan dari usaha pribadi. Oleh karena itu kita mudah memahami mengapa banyak warga masyarakat menolak membayar pajak dan sejenisnya. Pendek kata, suasana umum saat itu sepertinya setiap orang memperjuangkan dirinya sendiri atau kelompoknya serta berusaha mencari atau mengusahakan uang pelancar.

Upah korupsi seperti itu yang secara sosial terbukti tidak produktif, jelas mengacaukan PNS, militer atau polisi dan warga negara. Hal itu menjadikan lagnkah-langkah pengawasan dan pencegahan korupsi tidak efektif. Resiko ketidakstabilan negara terbukti meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Mungkin saat itu pengusaha terlalu pede bahwa bantuan kepada elit masyarakat (hasil korupsi) mampu menggaet partisipasi politik mereka.

Sekarang memasuki milenium baru, legitimasi pemerintahan Gus Dur berhadapan dengan kenyataan sinisme dan apatisme masyarakat terhadap korupsi. Hasil jajak pendapat dan debat publik yang dilakukan PKPEK menunjukkan kekhawatiran tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan terhambatnya proses demokratisasi akibat korupsi tidak berkurang. Bahkan beragam informasi media massa menyebutkan keengganan investasi-investasi baru akibat insentif-insentif yang diutarakan pemerintah pusat belum klop dengan kenyataan di wilayah-wilayah termasuk Jakarta sendiri, dan daerah-daerah yang masih penuh praktek korupsi dan persaingan usaha tidak sehat, selain kerawanan politik kekerasan.

Peringatan dini bahwa di beberapa daerah telah lahir kaum aristokrasi baru beserta konco-konconya yang corrupt harus segera disikapi.

Aspirasi publik yang harus diperhatikan antara lain: berbagai aturan pemerintah perlu segera diperbarui sesuai dengan UU Anti Korupsi No. 31/1999 dengan melibatkan langsung masyarakat dalam formulasi kebijakannya. Yang terpenting inisiatif masyarakat untuk membentuk Badan Anti Korupsi dan operasinya perlu didukung oleh semua pihak. Badan Anti Korupsi di daerah tersebut diyakini efektif dan dapat memberi kontribusi signifikan kepada Komisi Independen Anti Korupsi yang akan dibentuk di tingkat nasional. Sangat mendesak juga praktek penegakan hukum tidak sebatas memperhatikan azas kepastian hukum, namun harus juga mementingkan prinsip “keadilan sosial”. Cita-cita publik supaya ada legal standing, class action dan upaya tuntutan terhadap jaksa agar kasus-kasus korupsi bisa segera dituntaskan merupakan sumbangan masyarakat untuk gerakan anti korupsi mengisi Indonesia Baru.

10 Maret 2000 11:23:0
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: